Bimtek Perpres 72 Tahun 2025 2026: Memahami Perubahan Aturan dan Menyiapkan Implementasi agar Tidak Salah Langkah dalam Pelaksanaan

Deskripsi Pelatihan Perpres 72 Tahun 2025

Perubahan peraturan di tingkat pusat sering kali membutuhkan waktu tersendiri bagi instansi daerah maupun kementerian dan lembaga untuk memahami implikasinya secara teknis, terutama pada bagian yang mengubah prosedur kerja yang selama ini sudah berjalan.

Bimtek ini disusun untuk membantu peserta memahami substansi perubahan yang diatur, termasuk bagian mana yang berdampak langsung terhadap proses kerja sehari-hari dan bagian mana yang bersifat penyesuaian administratif.

Selain memahami isi peraturan, peserta juga akan diajak menyusun langkah persiapan implementasi di unit kerja masing-masing, sehingga penerapan aturan baru tidak dilakukan secara reaktif ketika sudah mendekati batas waktu kepatuhan.

Pelatihan ini menekankan pada kesiapan operasional, bukan sekadar pemahaman normatif, dengan harapan peserta dapat langsung mengidentifikasi penyesuaian yang perlu dilakukan pada dokumen kerja, alur persetujuan, maupun pelaporan di instansinya.

Mengapa Pelatihan Perpres 72 Tahun 2025 Ini Penting?

Perubahan regulasi menyebabkan sejumlah instansi harus menyesuaikan dokumen kerja dan alur persetujuan yang sudah berjalan bertahun-tahun, sehingga tanpa persiapan yang memadai, proses adaptasi berpotensi menimbulkan kesalahan administratif pada masa transisi.

Banyak instansi menghadapi kesulitan menerjemahkan pasal-pasal peraturan baru ke dalam langkah kerja teknis, karena redaksi peraturan umumnya bersifat umum sementara implementasinya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing unit kerja.

Pengalaman di lapangan memperlihatkan bahwa instansi yang menyiapkan langkah implementasi sejak awal masa transisi cenderung lebih siap dibandingkan instansi yang menunggu petunjuk teknis turunan tanpa melakukan persiapan internal.

Permasalahan yang Sering Dihadapi Instansi

• Substansi peraturan baru belum sepenuhnya dipahami oleh pelaksana di lapangan
• Dokumen kerja dan format pelaporan belum disesuaikan dengan ketentuan baru
• Perbedaan interpretasi terhadap pasal-pasal yang bersifat umum
• Belum tersedianya petunjuk teknis turunan pada saat aturan mulai berlaku
• Alur persetujuan internal belum disesuaikan dengan prosedur baru
• Kekhawatiran pelaksana terhadap risiko kesalahan penerapan aturan
• Koordinasi lintas unit terkait pembagian tanggung jawab implementasi belum jelas
• Keterbatasan waktu sosialisasi sebelum aturan mulai berlaku efektif
• Sistem informasi pendukung belum disesuaikan dengan ketentuan baru
• Minimnya dokumentasi internal mengenai perubahan prosedur kerja

Risiko Jika Tidak Ditangani

• Kesalahan penerapan ketentuan baru pada masa awal transisi
• Ketidaksesuaian dokumen kerja dengan format yang dipersyaratkan peraturan baru
• Keterlambatan penyesuaian proses kerja yang berdampak pada capaian program
• Temuan pemeriksaan akibat penerapan aturan lama yang seharusnya sudah diperbarui
• Menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan akibat inkonsistensi penerapan aturan

Tujuan Pelatihan Perpres 72 Tahun 2025

• Memahami pokok-pokok perubahan yang diatur dalam peraturan baru
• Mampu mengidentifikasi dampak perubahan terhadap proses kerja unit masing-masing
• Memahami perbedaan ketentuan lama dan baru secara sistematis
• Mampu menyusun langkah persiapan implementasi di tingkat unit kerja
• Memahami tanggung jawab dan kewenangan yang diatur dalam peraturan baru
• Mampu menyesuaikan dokumen kerja dan alur persetujuan internal
• Memahami risiko kepatuhan yang perlu diantisipasi selama masa transisi
• Mampu menyusun rencana komunikasi internal terkait perubahan aturan

Manfaat Pelatihan Perpres 72 Tahun 2025

• Peserta memiliki pemahaman yang jelas terhadap substansi peraturan baru
• Instansi lebih siap menyesuaikan dokumen kerja sebelum aturan berlaku efektif
• Berkurangnya risiko kesalahan penerapan aturan pada masa transisi
• Koordinasi lintas unit terkait implementasi menjadi lebih terarah
• Proses penyesuaian alur persetujuan berjalan lebih terencana
• Meningkatnya kesiapan instansi menghadapi pemeriksaan kepatuhan
• Pegawai memiliki pemahaman yang seragam terhadap ketentuan baru
• Instansi memiliki dokumentasi internal atas perubahan prosedur kerja
• Proses sosialisasi internal menjadi lebih efektif dan terstruktur
• Kesiapan implementasi tidak lagi bergantung sepenuhnya pada petunjuk teknis turunan

Sasaran Peserta

• Pejabat Struktural dan Fungsional terkait bidang yang diatur peraturan
• Bagian Hukum dan Bagian Perencanaan pada Pemda, Kementerian, dan Lembaga
• Tim Implementasi Kebijakan di lingkungan instansi
• Pengelola Program yang terdampak langsung oleh perubahan ketentuan
• Instansi Vertikal dan Kantor Wilayah terkait

Materi Pelatihan Perpres 72 Tahun 2025

Modul 1: Latar Belakang dan Tujuan Peraturan Baru

• Konteks kebijakan yang melatarbelakangi perubahan aturan
• Tujuan strategis yang ingin dicapai melalui peraturan baru
• Keterkaitan dengan kebijakan sektor terkait lainnya

Modul 2: Pokok-Pokok Perubahan Substansi

• Perbandingan ketentuan lama dan ketentuan baru
• Identifikasi pasal-pasal yang berdampak langsung pada pelaksana
• Penjelasan ketentuan yang bersifat administratif dan teknis

Modul 3: Ruang Lingkup dan Subjek yang Diatur

• Cakupan instansi dan pihak yang terikat pada peraturan
• Pembagian tanggung jawab antar tingkat pemerintahan
• Ketentuan pengecualian yang perlu diperhatikan

Modul 4: Analisis Dampak terhadap Proses Kerja

• Identifikasi proses kerja yang perlu disesuaikan
• Penilaian tingkat kesiapan unit kerja terhadap perubahan
• Penyusunan daftar penyesuaian prioritas

Modul 5: Penyesuaian Dokumen dan Format Kerja

• Identifikasi dokumen yang perlu diperbarui
• Penyusunan format dokumen sesuai ketentuan baru
• Standarisasi dokumen antar unit kerja

Modul 6: Penyesuaian Alur Persetujuan Internal

• Pemetaan alur persetujuan yang berlaku saat ini
• Penyesuaian alur sesuai kewenangan baru
• Simulasi alur persetujuan pasca penyesuaian

Modul 7: Manajemen Risiko Kepatuhan Masa Transisi

• Identifikasi risiko ketidakpatuhan selama masa transisi
• Penyusunan langkah mitigasi risiko
• Monitoring kepatuhan pada periode awal implementasi

Modul 8: Koordinasi Lintas Unit dalam Implementasi

• Pembagian peran antar bidang terkait
• Mekanisme komunikasi lintas unit
• Penyusunan kesepakatan kerja implementasi

Modul 9: Strategi Sosialisasi Internal

• Penyusunan materi sosialisasi untuk pegawai pelaksana
• Metode penyampaian yang efektif sesuai karakteristik unit kerja
• Evaluasi pemahaman pegawai pasca sosialisasi

Modul 10: Penyusunan Rencana Aksi Implementasi

• Penetapan target dan jadwal implementasi
• Penentuan penanggung jawab setiap tahapan
• Penyusunan indikator keberhasilan implementasi

Modul 11: Antisipasi Petunjuk Teknis Turunan

• Identifikasi ketentuan yang masih memerlukan aturan turunan
• Langkah sementara sebelum petunjuk teknis terbit
• Penyesuaian rencana kerja saat petunjuk teknis terbit

Modul 12: Evaluasi dan Pelaporan Implementasi

• Penyusunan mekanisme evaluasi berkala
• Format pelaporan hasil implementasi kepada pimpinan
• Tindak lanjut hasil evaluasi implementasi

Output Kompetensi Peserta

• Mampu menjelaskan pokok-pokok perubahan peraturan kepada rekan kerja
• Mampu mengidentifikasi dokumen kerja yang perlu disesuaikan
• Mampu menyusun alur persetujuan sesuai ketentuan baru
• Mampu menyusun rencana aksi implementasi di unit kerja
• Mampu mengidentifikasi dan memitigasi risiko kepatuhan
• Mampu menyusun materi sosialisasi internal yang efektif
• Mampu menyusun mekanisme evaluasi implementasi
• Mampu berkoordinasi lintas unit dalam proses implementasi

Metode Pelatihan Perpres 72 Tahun 2025

• Pemaparan substansi peraturan dan analisis pasal per pasal
• Diskusi kelompok membahas dampak pada unit kerja masing-masing
• Simulasi penyesuaian dokumen dan alur persetujuan
• Latihan penyusunan rencana aksi implementasi
• Konsultasi kelompok terkait kendala spesifik instansi

Implementasi di Instansi

Setelah pelatihan, peserta dapat menyusun daftar dokumen dan alur kerja yang memerlukan penyesuaian, kemudian mengajukannya kepada pimpinan unit sebagai dasar penyusunan rencana implementasi yang lebih terstruktur.

Instansi dapat membentuk tim kecil lintas bidang untuk memantau perkembangan petunjuk teknis turunan sekaligus memastikan langkah sementara yang diambil selama masa transisi tetap konsisten dengan arah peraturan yang baru.

Dampak Implementasi bagi Tata Kelola dan Pelayanan

Kesiapan implementasi yang baik akan mengurangi risiko kesalahan penerapan aturan pada masa transisi, sehingga pelayanan kepada masyarakat maupun proses kerja internal tidak terganggu oleh perubahan kebijakan.

Instansi yang mampu menyesuaikan proses kerja secara terencana akan lebih mudah menunjukkan kepatuhan saat menghadapi pemeriksaan, sekaligus memperkuat tata kelola dalam menghadapi perubahan regulasi berikutnya.

Durasi & Fasilitas Peserta

• Durasi pelatihan 2 hari efektif
• Modul pelatihan berisi analisis pasal dan panduan implementasi
• Template dokumen penyesuaian dan rencana aksi
• Sertifikat pelatihan bagi peserta yang menyelesaikan seluruh sesi
• Sesi konsultasi lanjutan terkait kendala implementasi spesifik

FAQ terkait Perpres 72 Tahun 2025

Apakah pelatihan ini membahas seluruh isi peraturan secara lengkap?

Pembahasan difokuskan pada pasal-pasal yang berdampak langsung terhadap proses kerja instansi, bukan seluruh isi peraturan secara normatif.

Apakah peserta akan mendapatkan salinan peraturan terkait?

Ya, salinan peraturan disediakan sebagai bagian dari materi pelatihan untuk referensi peserta.

Bagaimana jika petunjuk teknis turunan belum terbit saat pelatihan berlangsung?

Peserta akan dibekali langkah sementara yang tetap konsisten dengan arah peraturan sambil menunggu petunjuk teknis terbit.

Apakah pelatihan ini sesuai untuk instansi yang belum terdampak langsung?

Ya, pemahaman awal tetap bermanfaat sebagai persiapan apabila ketentuan tersebut berdampak pada instansi di kemudian hari.

Apakah materi disesuaikan dengan jenis instansi peserta?

Ya, studi kasus dan simulasi disesuaikan dengan karakteristik instansi pusat maupun daerah yang mengikuti pelatihan.

Apakah pelatihan ini membahas sanksi atas ketidakpatuhan?

Pembahasan mencakup risiko kepatuhan secara umum, dengan penekanan pada langkah pencegahan melalui persiapan implementasi yang baik.

Apakah ada pendampingan penyusunan dokumen internal setelah pelatihan?

Tersedia sesi konsultasi lanjutan untuk membantu peserta menyesuaikan dokumen kerja di instansi masing-masing.

Apakah pelatihan ini cocok diikuti oleh Bagian Hukum saja?

Pelatihan ini juga melibatkan Bagian Perencanaan dan unit teknis terkait agar implementasi berjalan menyeluruh, tidak hanya dari sisi hukum.

Apakah peserta akan berlatih menyusun rencana aksi implementasi?

Ya, peserta akan menyusun rencana aksi implementasi yang dapat langsung disesuaikan dengan kondisi unit kerja masing-masing.

Apakah sertifikat pelatihan dapat menjadi bukti kepatuhan instansi?

Sertifikat merupakan bukti peningkatan kompetensi peserta, bukan bukti kepatuhan instansi, namun dapat mendukung dokumentasi kesiapan implementasi.

🔥 Cakupan Pelaksanaan Program Pengembangan Kompetensi ASN

Program pengembangan kompetensi ini dirancang untuk membantu instansi pemerintah meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pencapaian target kinerja organisasi secara lebih terukur. Pelaksanaan program dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi, tingkat kompetensi peserta, prioritas pembangunan daerah, serta tantangan yang dihadapi masing-masing unit kerja.

⚡ Skema Pelaksanaan Training

📍 Cakupan Wilayah Pelaksanaan

⚠️ Mengapa Banyak Program Pengembangan Kompetensi ASN Belum Memberikan Dampak Optimal?

Dalam banyak instansi pemerintah, tantangan utama bukan hanya terletak pada regulasi, sistem, atau teknologi yang digunakan, tetapi juga pada kemampuan aparatur dalam menerjemahkan kebijakan menjadi pelaksanaan yang efektif, konsisten, dan sesuai dengan tujuan organisasi.

Akibatnya, berbagai program peningkatan kinerja sering kali belum menghasilkan dampak yang optimal terhadap kualitas pelayanan publik, efektivitas tata kelola, maupun pencapaian indikator kinerja instansi.

📊 Pola Tantangan yang Umum Ditemukan di Instansi Pemerintah

💡 Pendekatan Pengembangan yang Banyak Diterapkan Instansi Pemerintah

Salah satu pendekatan yang semakin banyak digunakan adalah pengembangan kompetensi berbasis implementasi, yaitu program yang tidak hanya berfokus pada pemahaman regulasi dan konsep, tetapi juga membantu peserta menerapkan pengetahuan tersebut dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Pendekatan ini membantu instansi memperkuat kapasitas ASN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat adaptasi terhadap perubahan kebijakan, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Contohnya melalui program Bimtek Perpres 72 Tahun 2025 2026: Memahami Perubahan Aturan dan Menyiapkan Implementasi agar Tidak Salah Langkah dalam Pelaksanaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi untuk mendukung peningkatan kapasitas aparatur, efektivitas pelaksanaan tugas, serta pencapaian target kinerja organisasi perangkat daerah maupun instansi pemerintah lainnya.

🎯 Konsultasi Kebutuhan Bimtek & Langkah Selanjutnya

Setiap instansi memiliki tantangan, prioritas pembangunan, serta kebutuhan pengembangan kompetensi yang berbeda. Oleh karena itu, pemetaan kebutuhan menjadi langkah penting agar program yang dipilih benar-benar mendukung peningkatan kapasitas ASN dan pencapaian target kinerja organisasi.

Banyak instansi baru melakukan penguatan kompetensi setelah muncul temuan evaluasi, kebutuhan penyesuaian regulasi, tuntutan peningkatan pelayanan publik, atau perubahan kebijakan nasional. Padahal, identifikasi kebutuhan sejak awal dapat membantu instansi menyiapkan strategi pengembangan SDM yang lebih tepat sasaran.

Konsultasi awal dapat membantu instansi memperoleh gambaran kebutuhan pengembangan kompetensi yang lebih sesuai tanpa kewajiban mengikuti program tertentu.

📋 Melalui konsultasi, instansi dapat memperoleh:

✔ Identifikasi kebutuhan kompetensi ASN dan aparatur

✔ Rekomendasi program yang relevan dengan tugas dan fungsi instansi

✔ Alternatif metode pelaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan OPD

✔ Gambaran ruang lingkup implementasi yang lebih terukur

✔ Masukan awal untuk penyusunan rencana pengembangan kompetensi ASN

📌 Penutup

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang disusun, tetapi juga oleh kapasitas aparatur dalam melaksanakan kebijakan tersebut secara efektif, profesional, dan akuntabel. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi ASN menjadi salah satu investasi strategis untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan bimtek, diklat, workshop, maupun program pengembangan kompetensi ASN yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi, silakan menghubungi tim kami.

✉️ Email: info@pelatihannasional.com
📞 WhatsApp: 0821-3989-6194