Bimtek SIPD 2026: Sinkronisasi Data Perencanaan dan Keuangan untuk Kinerja Daerah Banyak pemerintah daerah mengalami stagnasi kinerja bukan karena program...

Bimtek SPBE 2026: Strategi Peningkatan Nilai Indeks SPBE di Pemerintah Daerah

6 bulan lalu

Bimtek SPBE 2026: Strategi Peningkatan Nilai Indeks SPBE di Pemerintah Daerah Banyak pemerintah daerah sudah memiliki aplikasi, portal layanan, tanda...

Bimtek Penguatan Cascading Kinerja ASN 2026 – Perencanaan Strategis Komprehensif

6 bulan lalu

Bimtek Penguatan Cascading Kinerja ASN 2026 – Perencanaan Strategis Komprehensif Cascading kinerja ASN lemah membuat target meleset dan keputusan tidak...

Bimtek Pengelolaan BMN 2026 – Tata Kelola Aset Publik Komprehensif

6 bulan lalu

Bimtek Pengelolaan BMN dan Persediaan BMN Terpadu 2026 – Tata Kelola Aset Publik Komprehensif Bimtek Pengelolaan BMN 2026 untuk Penguatan...

Bimtek Penyusunan SOP Pemerintah 2026 – Tata Kelola Pemerintahan Komprehensif dan Wajib

6 bulan lalu

Bimtek Penyusunan Penyusunan SOP Pemerintah 2026 2026 – Tata Kelola Pemerintahan Komprehensif dan Wajib Bimtek Penyusunan SOP Pemerintah 2026 2026...

Page 3 of 3 Previous 1 2 3

0812-2244-3914

Diklat: tata kelola pemerintahan

BERITAUTAMA

Bimtek SAKIP 2026: Teknik Evaluasi dan Penilaian Kinerja ASN secara Akuntabel

Bimtek SAKIP 2026: Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Tepat Sasaran untuk Penguatan Akuntabilitas Kinerja OPD

Pelatihan SAKIP 2026: Penyusunan Perencanaan Kinerja yang Terukur dan Berbasis Outcome

Bimtek SAKIP 2026: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk ASN dalam Peningkatan Nilai Kinerja, Reformasi Birokrasi, dan Efektivitas Tata Kelola OPD

BERITATERBARU

Bimtek SIPD 2026: Sinkronisasi Data Perencanaan dan Keuangan untuk Kinerja Daerah

Bimtek SPBE 2026: Strategi Peningkatan Nilai Indeks SPBE di Pemerintah Daerah

Bimtek Penguatan Cascading Kinerja ASN 2026 – Perencanaan Strategis Komprehensif

Bimtek Pengelolaan BMN 2026 – Tata Kelola Aset Publik Komprehensif

Bimtek Penyusunan SOP Pemerintah 2026 – Tata Kelola Pemerintahan Komprehensif dan Wajib