Bimtek SIRUP dan RUP 2026/2027: Panduan Input Data, Tender, dan E-Purchasing Versi 6.0 LKPP

Deskripsi Pelatihan SIRUP dan RUP

Perubahan ketentuan dan pembaruan aplikasi pengadaan membuat cara lama mengisi Rencana Umum Pengadaan tidak lagi cukup. Admin RUP, PPK, dan KPA kini dituntut memahami bahwa data yang diumumkan di SiRUP adalah pintu masuk ke seluruh proses berikutnya, baik tender, pengadaan langsung, maupun pembelian melalui katalog elektronik. Kesalahan kecil pada tahap ini sering baru terasa ketika paket akan dilelang dan ternyata tidak dapat diproses.

Bimtek ini menyusun pembahasan dari sisi pekerjaan harian pengelola pengadaan. Peserta mempelajari cara menginput paket penyedia, swakelola, dan penyedia dalam swakelola, mengumumkan, mengubah, sampai menutup paket di SiRUP, lalu melihat bagaimana data tersebut terhubung dengan tender dan e-purchasing pada versi 6.0 yang diterbitkan LKPP.

Pendekatan yang dipakai adalah praktik langsung dengan contoh paket yang lazim ditemui di perangkat daerah dan satuan kerja. Hasilnya, tim pengadaan memiliki cara kerja yang seragam dalam menyusun, memperbarui, dan memantau RUP sepanjang tahun anggaran 2026 serta menyiapkan penyusunan untuk tahun 2027.

Bagi pimpinan instansi, bimtek ini membantu memastikan bahwa perencanaan pengadaan yang diumumkan benar-benar sejalan dengan dokumen anggaran dan target realisasi. Bagi ASN pengelola pengadaan, kegiatan ini memberi pegangan kerja yang dapat dipakai ulang setiap kali ada revisi anggaran atau perubahan paket.

Mengapa Pelatihan SIRUP dan RUP Ini Penting?

RUP bukan sekadar daftar paket. Ia menjadi dasar pengumuman kepada pelaku usaha, dasar pemaketan yang menentukan metode pengadaan, dan salah satu bahan pemantauan yang dilihat pimpinan, inspektorat, serta pengelola kebijakan pengadaan. Paket yang tidak terumumkan tepat waktu atau salah diinput dapat menghambat pelaksanaan kegiatan.

Pembaruan versi aplikasi dan ketentuan LKPP juga mengubah alur kerja tertentu, terutama pada bagian yang menghubungkan RUP dengan tender dan e-purchasing. Pengelola yang hanya mengandalkan kebiasaan lama berpotensi menemukan fitur yang berubah atau isian yang tidak lagi sesuai.

Selain itu, siklus penyusunan RUP tahun 2026 dan 2027 berjalan berdekatan dengan perubahan anggaran. Instansi perlu memahami kapan RUP harus diperbarui agar tidak tertinggal dari revisi DPA.

Permasalahan yang Sering Dihadapi Instansi

• Paket pada SiRUP tidak sesuai dengan rincian dokumen anggaran.
• Pemaketan terlalu besar atau dipecah tanpa dasar yang jelas.
• Penandaan paket usaha kecil, produk dalam negeri, atau kegiatan lain terlewat.
• Pengumuman RUP terlambat sehingga proses pemilihan tertunda.
• Revisi anggaran tidak diikuti perubahan RUP secara tepat waktu.
• Metode pemilihan pada RUP tidak sesuai dengan nilai dan karakter pekerjaan.
• Paket swakelola dan penyedia tertukar saat penginputan.
• Admin RUP berganti, tetapi pengetahuan tentang aplikasi tidak diwariskan.
• Pembelian melalui katalog elektronik dilakukan tanpa dukungan data RUP yang memadai.
• Pemantauan RUP oleh pimpinan dilakukan tidak berkala.
• Perbedaan pemahaman antara PA/KPA, PPK, dan admin RUP soal pembagian tanggung jawab.

Risiko Jika Tidak Ditangani

• Paket tidak dapat diproses ke tender atau e-purchasing karena data tidak selaras.
• Pemecahan paket yang dinilai menghindari metode pengadaan yang seharusnya.
• Rendahnya realisasi pengadaan karena pengumuman terlambat.
• Temuan pemeriksaan atas kesesuaian RUP dengan dokumen anggaran.
• Informasi kepada pelaku usaha tidak akurat sehingga persaingan tidak sehat.

Tujuan Pelatihan SIRUP dan RUP

• Memahami fungsi RUP dan SiRUP dalam siklus pengadaan tahun 2026 dan 2027.
• Melatih penginputan paket penyedia, swakelola, dan penyedia dalam swakelola.
• Menyamakan pemahaman pemaketan dengan dokumen anggaran.
• Membekali peserta mengumumkan, mengubah, dan menutup paket sesuai ketentuan.
• Menjelaskan keterhubungan data RUP dengan tender pada aplikasi pengadaan.
• Melatih alur e-purchasing versi 6.0 bagi PPK dan Pejabat Pengadaan.
• Meningkatkan kemampuan memantau kualitas data RUP secara berkala.
• Mengurangi kesalahan input yang menghambat proses pemilihan.

Manfaat Pelatihan SIRUP dan RUP

• Data RUP lebih akurat dan selaras dengan dokumen anggaran.
• Pengumuman paket lebih cepat sehingga persiapan pemilihan dapat segera dimulai.
• Kesalahan pemaketan dapat ditemukan sebelum menjadi temuan.
• Peran admin RUP, PPK, dan KPA menjadi lebih jelas.
• Alur tender dan e-purchasing lebih lancar karena data pendukung siap.
• Instansi memiliki panduan kerja internal untuk penggantian admin.
• Pemantauan RUP oleh pimpinan menjadi lebih mudah.
• Risiko pemecahan paket dapat dikendalikan.
• Transparansi rencana pengadaan kepada pelaku usaha meningkat.
• Realisasi pengadaan dapat direncanakan lebih realistis.

Sasaran Peserta

• Admin RUP dan operator SiRUP perangkat daerah maupun satuan kerja.
• Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran.
• Pejabat Pengadaan dan anggota Pokja Pemilihan.
• Pengelola perencanaan dan penganggaran yang menyiapkan data paket.
• Pengelola UKPBJ dan pengelola pengadaan pada kementerian dan lembaga.
• Inspektorat dan APIP yang memantau pelaksanaan perencanaan pengadaan.

Materi Pelatihan SIRUP dan RUP

Modul 1: Posisi RUP dalam Siklus Pengadaan

• Fungsi RUP dan pengumumannya bagi pelaku usaha
• Hubungan RUP dengan perencanaan dan penganggaran
• Pembagian peran PA, KPA, PPK, dan admin RUP

Modul 2: Penyusunan Rencana Pengadaan 2026/2027

• Penyusunan rencana dari dokumen anggaran
• Kalender kerja penyusunan dan pengumuman RUP
• Penyelarasan RUP dengan revisi anggaran
• Kesesuaian rencana dengan kapasitas tim pengadaan

Modul 3: Pemaketan dan Strategi Pengadaan

• Prinsip pemaketan dan larangan pemecahan paket
• Penentuan jenis pengadaan dan metode pemilihan
• Pertimbangan produk dalam negeri dan usaha kecil
• Contoh pemaketan pada belanja barang, konstruksi, dan konsultansi

Modul 4: Pengenalan Aplikasi SiRUP dan Hak Akses

• Peran pengguna dan pengaturan hak akses
• Struktur menu dan tahapan input data
• Pengelolaan akun saat terjadi pergantian admin

Modul 5: Input Paket Penyedia

• Pengisian identitas paket, sumber dana, dan lokasi
• Pengisian jadwal pelaksanaan pengadaan dan pekerjaan
• Pengisian nilai pagu dan kesesuaiannya dengan anggaran
• Penandaan paket sesuai kebijakan pengadaan
• Kesalahan input yang paling sering terjadi

Modul 6: Input Paket Swakelola dan Penyedia dalam Swakelola

• Perbedaan swakelola dan penyedia dalam swakelola
• Pengisian tipe swakelola dan pelaksananya
• Kesesuaian paket swakelola dengan uraian kegiatan

Modul 7: Pengumuman, Perubahan, dan Penutupan Paket

• Tahapan pengumuman paket di SiRUP
• Prosedur perubahan paket yang sudah diumumkan
• Pembatalan dan penutupan paket
• Pencatatan riwayat perubahan sebagai bahan pemeriksaan

Modul 8: Keterhubungan RUP dengan Tender

• Data RUP yang menjadi dasar pembuatan paket tender
• Penyebab paket tidak muncul pada aplikasi pemilihan
• Koordinasi admin RUP, PPK, dan Pokja dalam proses pemilihan
• Penyelesaian ketidaksesuaian data sebelum tender berjalan

Modul 9: Alur E-Purchasing Versi 6.0

• Perbedaan alur pada versi 6.0 dibandingkan versi sebelumnya
• Penelusuran produk dan penyedia pada katalog elektronik
• Tahapan pemesanan oleh PPK dan Pejabat Pengadaan
• Negosiasi dan penerbitan pesanan sesuai ketentuan
• Dokumentasi transaksi e-purchasing

Modul 10: Pengelolaan Data dan Verifikasi Kualitas RUP

• Pemeriksaan kesesuaian RUP dengan DPA
• Daftar periksa kualitas data paket
• Pembersihan paket ganda atau tidak aktif

Modul 11: Pemantauan dan Pelaporan Realisasi

• Pemantauan status paket per perangkat daerah
• Pelaporan progres pengumuman dan realisasi kepada pimpinan
• Pemanfaatan data pengadaan untuk pengendalian anggaran
• Tindak lanjut hasil pemantauan

Modul 12: Praktik Terpadu dan Konsultasi Kasus

• Simulasi input paket dari awal hingga pengumuman
• Simulasi perubahan paket akibat revisi anggaran
• Pembahasan kasus dari instansi peserta
• Penyusunan rencana tindak lanjut di instansi

Output Kompetensi Peserta

• Mampu menyusun rencana pengadaan yang selaras dengan dokumen anggaran.
• Mampu menginput paket penyedia dan swakelola pada SiRUP dengan benar.
• Mampu mengumumkan, mengubah, dan menutup paket sesuai ketentuan.
• Mampu menentukan pemaketan yang tidak memicu dugaan pemecahan paket.
• Mampu menelusuri penyebab data RUP tidak terhubung ke proses tender.
• Mampu menjalankan alur e-purchasing pada versi 6.0 secara tertib.
• Mampu memeriksa kualitas data RUP dengan daftar periksa.
• Mampu menyusun laporan pemantauan RUP untuk pimpinan.

Metode Pelatihan SIRUP dan RUP

• Pemaparan singkat yang diikuti praktik langsung pada aplikasi.
• Simulasi input dan perubahan paket dengan data contoh.
• Studi kasus ketidaksesuaian data RUP dan anggaran.
• Diskusi kelompok untuk menyamakan pembagian peran di instansi.
• Konsultasi kasus dan tanya jawab.

Implementasi di Instansi

Hasil bimtek dapat dituangkan dalam prosedur kerja sederhana yang mengatur siapa mengisi, siapa memeriksa, dan kapan RUP diperbarui. Instansi juga dapat membuat jadwal pemeriksaan bulanan untuk mencocokkan RUP dengan realisasi anggaran, sekaligus menyiapkan catatan panduan bagi admin pengganti sehingga pekerjaan tidak bergantung pada satu orang.

Dampak Implementasi bagi Tata Kelola dan Pelayanan

Data RUP yang rapi membuat perencanaan pengadaan lebih terbuka bagi publik dan pelaku usaha. Pimpinan dapat memantau kesiapan paket lebih awal, sehingga keterlambatan dapat dicegah sebelum berdampak pada layanan. Pengawasan oleh APIP juga menjadi lebih mudah karena data perencanaan dan pelaksanaan saling menguatkan.

Durasi & Fasilitas Peserta

• Durasi pelaksanaan umumnya 2 sampai 3 hari dan dapat disesuaikan.
• Pelaksanaan dapat berbentuk tatap muka, hybrid, atau di lokasi instansi.
• Modul dan panduan langkah penggunaan aplikasi.
• Data contoh untuk latihan input paket.
• Sertifikat kepesertaan.
• Sesi konsultasi teknis penggunaan aplikasi.

FAQ terkait SIRUP dan RUP

Siapa yang sebaiknya mengikuti bimtek SIRUP dan RUP ini?

Admin RUP, PPK, KPA, Pejabat Pengadaan, pengelola perencanaan, dan pengelola UKPBJ. Kehadiran beberapa peran dari satu instansi membantu menyamakan cara kerja.

Apakah materi mencakup tahun anggaran 2026 dan 2027?

Ya. Pembahasan mencakup pengelolaan RUP tahun berjalan dan penyiapan rencana untuk tahun berikutnya.

Apakah e-purchasing versi 6.0 dibahas langsung pada aplikasinya?

Alur e-purchasing dibahas mengikuti ketentuan dan versi yang diterbitkan LKPP, dengan praktik pada tahapan yang relevan bagi peserta.

Apakah peserta pemula dapat mengikuti?

Dapat. Materi dimulai dari konsep dasar RUP sebelum masuk ke praktik penginputan.

Apakah dibahas cara memperbaiki paket yang sudah diumumkan?

Dibahas. Peserta mempelajari prosedur perubahan dan penyebab perubahan tidak dapat dilakukan.

Apakah ada pembahasan pemecahan paket?

Ada. Modul pemaketan membahas batasan dan contoh kondisi yang perlu dihindari.

Apakah kegiatan cocok untuk kementerian dan lembaga?

Cocok. Prinsip pengelolaan RUP sama, dan contoh kasus dapat disesuaikan dengan satuan kerja pusat.

Apakah dapat dilaksanakan khusus untuk satu instansi?

Dapat. Materi dan data contoh dapat disesuaikan dengan struktur paket instansi tersebut.

Apakah peserta perlu membawa laptop?

Disarankan, agar dapat mengikuti praktik langsung. Tersedia juga panduan tertulis untuk dipelajari kembali.

Apakah tersedia pendampingan setelah bimtek?

Konsultasi lanjutan dapat diatur sesuai kesepakatan dengan penyelenggara.

🔥 Cakupan Pelaksanaan Program Pengembangan Kompetensi ASN

Program pengembangan kompetensi ini dirancang untuk membantu instansi pemerintah meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pencapaian target kinerja organisasi secara lebih terukur. Pelaksanaan program dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi, tingkat kompetensi peserta, prioritas pembangunan daerah, serta tantangan yang dihadapi masing-masing unit kerja.

⚡ Skema Pelaksanaan Training

📍 Cakupan Wilayah Pelaksanaan

⚠️ Mengapa Banyak Program Pengembangan Kompetensi ASN Belum Memberikan Dampak Optimal?

Dalam banyak instansi pemerintah, tantangan utama bukan hanya terletak pada regulasi, sistem, atau teknologi yang digunakan, tetapi juga pada kemampuan aparatur dalam menerjemahkan kebijakan menjadi pelaksanaan yang efektif, konsisten, dan sesuai dengan tujuan organisasi.

Akibatnya, berbagai program peningkatan kinerja sering kali belum menghasilkan dampak yang optimal terhadap kualitas pelayanan publik, efektivitas tata kelola, maupun pencapaian indikator kinerja instansi.

📊 Pola Tantangan yang Umum Ditemukan di Instansi Pemerintah

💡 Pendekatan Pengembangan yang Banyak Diterapkan Instansi Pemerintah

Salah satu pendekatan yang semakin banyak digunakan adalah pengembangan kompetensi berbasis implementasi, yaitu program yang tidak hanya berfokus pada pemahaman regulasi dan konsep, tetapi juga membantu peserta menerapkan pengetahuan tersebut dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Pendekatan ini membantu instansi memperkuat kapasitas ASN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat adaptasi terhadap perubahan kebijakan, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Contohnya melalui program Bimtek SIRUP dan RUP 2026/2027: Panduan Input Data, Tender, dan E-Purchasing Versi 6.0 LKPP yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi untuk mendukung peningkatan kapasitas aparatur, efektivitas pelaksanaan tugas, serta pencapaian target kinerja organisasi perangkat daerah maupun instansi pemerintah lainnya.

🎯 Konsultasi Kebutuhan Bimtek & Langkah Selanjutnya

Setiap instansi memiliki tantangan, prioritas pembangunan, serta kebutuhan pengembangan kompetensi yang berbeda. Oleh karena itu, pemetaan kebutuhan menjadi langkah penting agar program yang dipilih benar-benar mendukung peningkatan kapasitas ASN dan pencapaian target kinerja organisasi.

Banyak instansi baru melakukan penguatan kompetensi setelah muncul temuan evaluasi, kebutuhan penyesuaian regulasi, tuntutan peningkatan pelayanan publik, atau perubahan kebijakan nasional. Padahal, identifikasi kebutuhan sejak awal dapat membantu instansi menyiapkan strategi pengembangan SDM yang lebih tepat sasaran.

Konsultasi awal dapat membantu instansi memperoleh gambaran kebutuhan pengembangan kompetensi yang lebih sesuai tanpa kewajiban mengikuti program tertentu.

📋 Melalui konsultasi, instansi dapat memperoleh:

✔ Identifikasi kebutuhan kompetensi ASN dan aparatur

✔ Rekomendasi program yang relevan dengan tugas dan fungsi instansi

✔ Alternatif metode pelaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan OPD

✔ Gambaran ruang lingkup implementasi yang lebih terukur

✔ Masukan awal untuk penyusunan rencana pengembangan kompetensi ASN

📌 Penutup

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang disusun, tetapi juga oleh kapasitas aparatur dalam melaksanakan kebijakan tersebut secara efektif, profesional, dan akuntabel. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi ASN menjadi salah satu investasi strategis untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan bimtek, diklat, workshop, maupun program pengembangan kompetensi ASN yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi, silakan menghubungi tim kami.

✉️ Email: info@pelatihannasional.com
📞 WhatsApp: 0821-3989-6194