Masalah Nyata Implementasi Satu Data Indonesia di Pemerintah Daerah

Dalam praktik di lapangan, banyak pemerintah daerah mengalami bottleneck serius dalam implementasi integrasi data. Permasalahan tidak hanya terjadi pada teknologi, tetapi juga pada alur kerja, SOP lintas OPD, dan tata kelola kelembagaan.

1. Data Antar OPD Tidak Sinkron

Bappeda menggunakan data kemiskinan berbeda dengan Dinas Sosial. Dinkes memiliki angka stunting berbeda dengan data dashboard daerah. BKPSDM menyimpan data ASN yang tidak terhubung dengan sistem kinerja elektronik.

Akibatnya:

• perencanaan program menjadi tidak akurat,
• laporan evaluasi berbeda antar instansi,
• pengambilan keputusan kepala daerah menjadi lambat,
• indikator kinerja daerah sulit divalidasi.

2. SPBE Maturity Tidak Meningkat

Banyak instansi sudah memiliki aplikasi, tetapi tidak memiliki interoperabilitas sistem. Data masih dipindahkan melalui Excel manual, WhatsApp group, atau email antar bidang.

Dampaknya:

• SPBE maturity improvement stagnan,
• dashboard monitoring tidak real-time,
• layanan publik lambat,
• beban administrasi ASN meningkat.

3. Temuan Audit dan Validasi Data Berulang

Inspektorat dan auditor sering menemukan:

• perbedaan angka antar laporan OPD,
• metadata tidak standar,
• tidak ada data owner jelas,
• tidak ada SOP validasi data.

Jika kondisi ini terus berlangsung, maka risiko evaluasi negatif terhadap tata kelola pemerintahan daerah akan semakin tinggi.

4. Ego Sektoral Menghambat Integrasi

Banyak OPD masih menganggap data sebagai aset internal sehingga menolak integrasi lintas sistem. Kondisi ini menyebabkan:

• duplikasi pengumpulan data,
• anggaran digitalisasi tidak efisien,
• program lintas sektor gagal sinkron,
• kebijakan daerah tidak berbasis satu sumber data.