Tujuan Pelatihan Bimtek Penyusunan APBD Berbasis Kinerja dan Prioritas Daerah 2026

1. Memberikan pemahaman komprehensif kepada peserta mengenai konsep dan prinsip bimtek penyusunan APBD berbasis kinerja, dengan indikator hasil berupa kemampuan menjelaskan keterkaitan input, output, dan outcome dalam dokumen APBD.
2. Meningkatkan kemampuan peserta dalam menyelaraskan dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) ke dalam struktur APBD berbasis prioritas daerah, yang diukur melalui penyusunan matriks sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.
3. Membekali peserta dengan keterampilan menyusun indikator kinerja program dan kegiatan yang terukur dan realistis, ditunjukkan melalui latihan penyusunan indikator SMART pada studi kasus APBD daerah.
4. Menguatkan kapasitas teknis peserta dalam menyusun KUA dan PPAS yang konsisten dengan prioritas pembangunan daerah; contoh skenario: peserta diminta menyusun kerangka KUA-PPAS untuk sektor prioritas layanan dasar.
5. Mendorong peserta memahami mekanisme penganggaran berbasis kinerja sesuai regulasi terkini, dengan output berupa draft struktur belanja program prioritas tahun anggaran 2026.
6. Meningkatkan kemampuan analisis peserta dalam menentukan prioritas anggaran daerah secara rasional dan berbasis data; contoh skenario: simulasi penyesuaian anggaran saat terjadi penurunan kapasitas fiskal.
7. Memperkuat pemahaman peserta mengenai penerapan bimtek penyusunan APBD berbasis kinerja untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik, yang diukur melalui pemetaan keterkaitan kinerja dan belanja.
8. Membantu peserta memahami praktik penganggaran modern yang mengacu pada performance-based budgeting, dengan indikator keberhasilan berupa kemampuan menjelaskan perbedaan penganggaran tradisional dan berbasis kinerja.
9. Mendorong kesiapan peserta dalam menyusun APBD 2026 secara tepat waktu dan berkualitas; contoh skenario: peserta menyusun rencana kerja penyusunan APBD sesuai tahapan dan jadwal resmi.

Materi Pelatihan Bimtek Penyusunan APBD Berbasis Kinerja

1. Kebijakan Nasional dan Arah Penganggaran Daerah 2026

• Pembahasan kebijakan fiskal nasional dan implikasinya bagi APBD daerah.
• Metode: ceramah interaktif dan diskusi kasus.
• Tools: bahan kebijakan nasional, slide analisis; durasi 90 menit.

2. Konsep Dasar APBD Berbasis Kinerja

• Prinsip penganggaran berbasis kinerja dan siklusnya.
• Latihan identifikasi input–output–outcome.
• Tools: template Excel indikator kinerja; durasi 120 menit.

3. Sinkronisasi RPJMD, RKPD, dan APBD

• Teknik menyelaraskan perencanaan dan penganggaran daerah.
• Praktik penyusunan matriks keterkaitan dokumen.
• Tools: Excel template sinkronisasi; durasi 120 menit.

4. Penyusunan KUA dan PPAS Berbasis Prioritas

• Struktur dan substansi KUA-PPAS berbasis kinerja.
• Simulasi penyusunan KUA-PPAS sektor prioritas.
• Tools: dokumen contoh KUA-PPAS; durasi 120 menit.

5. Penentuan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

• Metodologi penetapan prioritas pembangunan daerah.
• Latihan pemeringkatan program berbasis dampak.
• Tools: scoring matrix Excel; durasi 90 menit.

6. Penyusunan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

• Teknik menyusun indikator kinerja yang SMART.
• Praktik penyusunan indikator pada studi kasus APBD.
• Tools: Excel indikator kinerja; durasi 120 menit.

7. Struktur Belanja dan Efisiensi Anggaran

• Analisis belanja daerah dan efisiensi fiskal.
• Simulasi penyesuaian belanja saat keterbatasan anggaran.
• Tools: SIMDA/SAKTI (simulasi), Excel; durasi 90 menit.

8. Integrasi APBD dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah

• Pengenalan integrasi APBD dengan aplikasi keuangan daerah.
• Praktik input dan validasi data anggaran.
• Tools: SIMDA atau SAKTI; durasi 120 menit.

9. Risiko dan Pengendalian dalam Penyusunan APBD

• Identifikasi risiko penganggaran daerah.
• Latihan mitigasi risiko dalam penyusunan APBD.
• Tools: risk register template; durasi 90 menit.

10. Evaluasi Kinerja dan Pelaporan APBD

• Evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan.
• Penyusunan laporan evaluasi kinerja anggaran.
• Tools: format laporan evaluasi; durasi 90 menit.

11. Simulasi Penyusunan APBD Berbasis Kinerja 2026

• Simulasi komprehensif penyusunan APBD.
• Diskusi dan umpan balik hasil kerja peserta.
• Tools: template APBD, Excel; durasi 180 menit.

Manfaat Mengikuti Pelatihan

• (Praktis) Peserta mampu menyusun APBD berbasis kinerja secara lebih sistematis; KPI: tersusunnya draft struktur APBD berbasis kinerja.
• (Praktis) Peningkatan kemampuan menyusun indikator kinerja yang terukur; KPI: minimal 80% indikator memenuhi kriteria SMART.
• (Praktis) Pemahaman sinkronisasi perencanaan dan penganggaran; KPI: tersusunnya matriks RPJMD–RKPD–APBD.
• (Strategis) Peningkatan kualitas belanja daerah yang berdampak; KPI: peningkatan nilai evaluasi kinerja program.
• (Strategis) Penguatan akuntabilitas dan transparansi APBD; KPI: berkurangnya temuan pengawasan.
• (Strategis) Peningkatan kesiapan penyusunan APBD 2026; KPI: ketepatan waktu penetapan APBD.
• (Strategis) Dukungan terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah; KPI: ketercapaian target kinerja utama daerah.

Narasumber Pelatihan

• Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) — berpengalaman dalam pembinaan pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan APBD nasional.
  Kontribusi: penyampaian kebijakan dan regulasi terkini.
• Kementerian Keuangan — memiliki rekam jejak dalam perumusan kebijakan fiskal dan penganggaran berbasis kinerja.
  Kontribusi: perspektif fiskal dan efisiensi anggaran.
• BPKP — otoritas pengawasan intern pemerintah dengan fokus pada akuntabilitas dan kinerja.
  Kontribusi: penguatan pengendalian dan mitigasi risiko APBD.
• Akademisi Kebijakan Publik — pakar perencanaan dan penganggaran daerah berbasis kinerja.
  Kontribusi: penguatan konsep dan praktik terbaik.
• Praktisi Keuangan Daerah — mantan atau aktif pejabat pengelola APBD di Pemda.
  Kontribusi: berbagi studi kasus dan pengalaman implementatif.

Didukung oleh narasumber berpengalaman dan materi aplikatif, pelatihan ini dirancang untuk memastikan peserta siap menyusun APBD 2026 secara profesional dan akuntabel.

Durasi dan Metode Pelaksanaan Bimtek Penyusunan APBD Berbasis Kinerja 2026

Durasi Pelaksanaan dan Konversi Jam Pelajaran (JP)

Pelaksanaan Bimtek Penyusunan APBD Berbasis Kinerja dan Prioritas Daerah 2026 dilaksanakan selama 2 (dua) hari efektif dengan total beban belajar setara 32 Jam Pelajaran (JP), menyesuaikan standar pengembangan kompetensi ASN.

• Hari Pertama (Day 1): 09.00–16.00 WIB (6 jam efektif / 16 JP)
  Materi utama: kebijakan penganggaran, konsep APBD berbasis kinerja, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.
• Hari Kedua (Day 2): 09.00–16.00 WIB (6 jam efektif / 16 JP)
  Materi utama: penyusunan KUA-PPAS, indikator kinerja, simulasi penyusunan APBD berbasis kinerja.

Catatan konversi: 1 jam efektif pelatihan dikonversikan menjadi ±2,6 JP sesuai standar internal lembaga penyelenggara, sehingga total 12 jam efektif setara dengan 32 JP.

Metode Pelaksanaan Pelatihan

• Tatap Muka (Klasikal): dilaksanakan di hotel atau balai pelatihan yang ditentukan, memungkinkan interaksi langsung, diskusi mendalam, dan praktik kelompok secara intensif.
• Online (Daring): menggunakan platform Zoom atau setara, dilengkapi materi digital dan sesi praktik terpandu, fleksibel bagi peserta lintas daerah.
• Hybrid: kombinasi tatap muka dan daring, memungkinkan optimalisasi kehadiran narasumber dan efisiensi biaya pelaksanaan.

Kebutuhan Teknis Peserta

• Laptop pribadi dengan spesifikasi minimal Intel i5 / RAM 8 GB (wajib untuk sesi praktik).
• Sistem operasi Windows 10 atau setara.
• Perangkat lunak pendukung: Microsoft Excel, PDF Reader, dan akses aplikasi SIMDA atau SAKTI (jika tersedia).
• Koneksi internet stabil minimal 10 Mbps untuk peserta daring atau hybrid.
• Akun email aktif untuk akses materi dan pengumpulan tugas.

Contoh Skenario Pelaksanaan Hybrid

Pelatihan dilaksanakan secara tatap muka di satu lokasi utama, sementara sebagian peserta dan narasumber mengikuti sesi secara daring melalui Zoom, dengan sesi praktik difasilitasi oleh asisten trainer di lokasi.

Output yang Dihasilkan dari Pelatihan

• Mampu menyusun kerangka APBD berbasis kinerja untuk tahun anggaran 2026, dibuktikan dengan dokumen simulasi APBD hasil praktik.
• Memiliki draft indikator kinerja program dan kegiatan yang terukur dan relevan, dibuktikan dengan lembar kerja indikator berbasis studi kasus daerah.
• Menghasilkan matriks sinkronisasi perencanaan dan penganggaran (RPJMD–RKPD–KUA-PPAS–APBD) sebagai produk tugas kelompok.
• Memperoleh Sertifikat Bimtek 32 JP sebagai bukti pemenuhan pengembangan kompetensi ASN.
• Mampu mengidentifikasi dan memitigasi risiko penganggaran daerah, dibuktikan dengan dokumen risk register sederhana.
• Memiliki rencana tindak lanjut (RTL) penerapan APBD berbasis kinerja di unit kerja masing-masing.

FAQ Bimtek Penyusunan APBD Berbasis Kinerja dan Prioritas Daerah 2026

Q: Siapa saja yang direkomendasikan mengikuti bimtek ini?

A: Bimtek ini direkomendasikan bagi ASN, pejabat struktural dan fungsional, tim perencanaan, pengelola keuangan daerah, serta pejabat yang terlibat dalam penyusunan RKPD, KUA-PPAS, dan APBD. Materi disusun agar relevan untuk pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, terutama bagi unit kerja yang bertanggung jawab terhadap penganggaran berbasis kinerja dan prioritas daerah tahun 2026.

Q: Apa perbedaan bimtek ini dengan pelatihan APBD konvensional?

A: Bimtek penyusunan APBD berbasis kinerja menekankan keterkaitan antara anggaran dan capaian kinerja, bukan sekadar penyusunan angka belanja. Peserta akan mempelajari bagaimana menyusun indikator kinerja, menetapkan prioritas pembangunan, serta memastikan APBD mendukung outcome yang terukur. Pendekatan ini lebih aplikatif dan relevan dengan tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Q: Apakah peserta akan mendapatkan sertifikat resmi?

A: Ya, setiap peserta yang mengikuti seluruh rangkaian pelatihan akan memperoleh sertifikat bimtek setara 32 Jam Pelajaran (JP). Sertifikat ini dapat digunakan sebagai bukti pengembangan kompetensi ASN dan mendukung pemenuhan kewajiban peningkatan kapasitas aparatur sesuai ketentuan yang berlaku di instansi masing-masing.

Q: Apakah bimtek ini membahas praktik penyusunan APBD secara langsung?

A: Bimtek ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga dilengkapi dengan sesi praktik dan simulasi. Peserta akan berlatih menyusun indikator kinerja, matriks sinkronisasi perencanaan, hingga simulasi penyusunan APBD berbasis kinerja. Pendekatan ini membantu peserta memahami penerapan materi secara nyata dalam konteks daerah masing-masing.

Q: Bagaimana metode pelaksanaan bimtek ini?

A: Pelatihan dapat dilaksanakan secara tatap muka, daring, maupun hybrid sesuai kebutuhan peserta dan penyelenggara. Setiap metode dirancang tetap interaktif dengan diskusi, studi kasus, dan pendampingan praktik, sehingga peserta tetap memperoleh pemahaman optimal meskipun mengikuti bimtek secara online.

Q: Apakah materi relevan untuk persiapan APBD tahun anggaran 2026?

A: Seluruh materi dirancang khusus untuk mendukung penyusunan APBD tahun anggaran 2026. Pembahasan mencakup penyesuaian kebijakan terkini, penentuan prioritas daerah, serta penerapan bimtek penyusunan APBD berbasis kinerja agar dokumen anggaran lebih tepat sasaran dan selaras dengan arah pembangunan daerah.

Penutup

Penyusunan APBD berbasis kinerja dan prioritas daerah merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pemerintah daerah di tahun 2026. Melalui bimtek ini, peserta dibekali pemahaman dan keterampilan praktis agar mampu menyusun APBD yang selaras dengan perencanaan dan target kinerja. Dengan pendekatan yang aplikatif dan relevan regulasi, pelatihan ini membantu meminimalkan risiko penganggaran dan meningkatkan kepercayaan publik. Daftarkan instansi Anda sekarang dan pastikan penyusunan APBD berjalan lebih terarah dan profesional.

Tempat dan Kota Pelaksanaan Bimtek Penyusunan APBD Berbasis Kinerja

Bimtek Penyusunan APBD Berbasis Kinerja dan Prioritas Daerah 2026 dapat diselenggarakan di berbagai kota strategis di Indonesia guna menjangkau peserta dari pemerintah daerah secara optimal. Pemilihan lokasi mempertimbangkan aksesibilitas, fasilitas pelatihan, serta relevansi dengan kebutuhan ASN dan Pemda.

• Jakarta – pusat kebijakan nasional dan rujukan penganggaran daerah, ideal untuk pembahasan regulasi dan sinkronisasi kebijakan pusat–daerah.
• Bandung – kota pendidikan dengan fasilitas pelatihan lengkap, mendukung diskusi perencanaan dan penganggaran daerah berbasis kinerja.
• Yogyakarta – dikenal sebagai pusat pengembangan kapasitas ASN, cocok untuk pelatihan berbasis konsep dan praktik.
• Surabaya – hub wilayah Indonesia Timur bagian barat, relevan untuk penguatan tata kelola keuangan daerah.
• Malang – mendukung pelatihan intensif dengan suasana kondusif untuk studi kasus APBD daerah.
• Bali – lokasi strategis untuk pelaksanaan bimtek nasional dengan pendekatan komprehensif dan fokus pembelajaran.
• Lombok – alternatif pelatihan dengan suasana tenang untuk pendalaman materi penganggaran berbasis kinerja.
• Batam – mendukung peserta dari wilayah barat dan perbatasan, relevan untuk penguatan kapasitas fiskal daerah.
• Medan – pusat kegiatan Pemda Sumatera, cocok untuk pembahasan prioritas pembangunan regional.
• Makassar – hub Indonesia Timur, strategis untuk penguatan kapasitas pengelolaan APBD berbasis kinerja.

Selain lokasi tersebut, pelatihan juga dapat dilaksanakan secara in-house training di daerah masing-masing atau melalui metode daring dan hybrid sesuai kebutuhan instansi.